PELAKSANAAN PENGENAAN DAN PENAGIHAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Abstract

Perpajakan di Indonesia masih terdapat berbagai masalah pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah. Pada saat ini prinsip otonomi daerah adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan. Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakkan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari Negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak.