KAJlAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN HAK PATEN POMPA EDOT GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN OLEH PEMEGANG HAl( CIPTA DAN HAK MEREK (Studi Kasus Putusao MARl No.02.PKIN/HaKIl2003)

Abstract

Adanya globalisasi termasuk dalam hal perdagangan yang menciptakan sebuah sistim pasar bebas, menjadikan produk-produk dengan beragam jenis dan dari berbagai negara kini dengan mudah ditemui dalam pasar domestik, dan hal ini menjadikan persaingan usaha di Indonesia menjadi semakin ketat. Langkah altematif yang dapat diternpuh produsen adalah dengan melahirkan penemuan teknologi baru atau mcnyempumakan teknologi yang telah ada sehingga sebuah produk dapat mempunyai daya saing yang tinggi serta dapat tetap bertahan terhadap seleksi pasar, Sudah barang tentu setiap invensi baru yang dihasilkan oleh para inventor, peneliti, dan ilmuwan baik dari kalangan industri dan akademisi memerlukan adanya perlindungan hukum sebagai penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelcktual, disamping adanya nilai ekonomis yang terkandung di dalarnnya. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut khususnya hak paten maka pemerintah menjaminnya dalam Undang-undang Nomor 14Tahun 2001 tentang Paten, terrnasukjuga dalam peraturan lainnya yang terkait dengan hak paten. WaJaupun demikian fenomena adanya pelanggaran terhadap hak paten kerap kali terjadi schingga memaksa para pihak untuk menempuh jalur litigasi dalam menyelesaikan rnasalahnya, Karenanya penulis tertarik untuk mengkaji Gugatao Pembatalan Hak Paten Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan Oleh Pemegang Hak Cipta dan Hak Merek. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah tentang penerapan aspek kebaruan penemuan (novelty) sebagai syarat pemberian paten, kekuatan hak paten terhadap barang yang telah diproduksi secara umum dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam rnenolak gugatan konpensi dari Terrnohon kasasi seluruhnya dalam perkara NO.02/PKlNlHaKI12003. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji mengenai aspek kcharuan atas sebuah penernuan scbagai syarat dasar pcmbcrian hak paten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nornor 14 Tahun 2001 x tentang Paten, yang dijadikan pedoman hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili gugatan pembatalan hak paten milik Suwandi oleh PT. Kumalajaya Intemusa selaku pemegang hak cipta dan hak merek. Penulis menggunakan metode penulisan karya tulis ilmiah dengan melakukan pendekatan masalah secara empiris normatif yaitu dengan menelaah peraturan perundangan yang berlaku serta buku-buku yang berisikan konsep teoritis. Pendekatan ini merupakan penelitian yang hanya menggunakan data sekunder sebagai sumber yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang diperoleh tersebut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang akhimya diambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Penentuan aspek kebaruan invensi ditetapkan dalam pemeriksaan subtantif oleh Kantor Paten dengan membandingkan dengan data paten yang sudah ada, serta mempertimbangkan apabila ada keberatan dari masyarakat atas invensi yang didaftarkan lersebut. Indonesia mcnganut prinsip pendaftaran pcrtama (first to file principle) dan bukanlah menganut prinsip penemu pertama (first 10 invent principle). Sistim ini dianut Indonesia untuk memudahkan dalam proses pembuktian. Sehingga sebelum adanya invcnsi sejenis yang didaftarkan maka sebuah invensi dapat diberikan hak paten, selama memenuhi syarat-syarat dalam pemeriksaan subtantif. Hak cipta dan hak merek memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak paten, sehingga pemilik hak cipta atau hak merck bukanlah sebagai pemilik hak paten. Dalam pemeriksaan subtantif, Kantor Paten hendaknya bertindak aktif dalam pengkajian mengenai syarat paten yaitu dengan pemeriksaan seeara langsung dilapangan dengan menerjunkan tim ahli untuk memeriksa objek paten secara menyeluruh. Sebarusnya dalam pengumuman permohonan patens dilakukan secara online sebagai wujud partispasi masyaratkat sehingga melahirkan penilaian yang objektif. Dan hendaknya diadakan paten dengan skala nasionaJ untuk meJindungi industri daJam negeri terhadap klaim luar negeri alas sebuah penernuan.