KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)

dc.contributor.advisor	DIRGHA, I.G.A.N.
dc.contributor.advisor	ANA, I.B. Oka
dc.contributor.author	HARJATMIKO, Retno
dc.date.accessioned	2015-11-20T07:26:48Z
dc.date.available	2015-11-20T07:26:48Z
dc.date.issued	2015-11-20
dc.identifier.nim	000710101027
dc.identifier.uri	http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64730
dc.description.abstract	Bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT setelah ditegur atau tidak, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak secara jabatan (ecofficto), ketetapan didasarkan pada pengasilan yang diperkirakan dan ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 50% dari jumlah pajak yang ditetapka.	en_US
dc.language.iso	other	en_US
dc.subject	SANKSI ADMINISTRASI	en_US
dc.subject	PAJAK PENGHASILAN (PPh)	en_US
dc.title	KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)	en_US
dc.type	Thesis	en_US