HABITUS DAN PERJUANGAN POSISI MPTK DALAM SENGKETA TANAH DI KEBUN KETAJEK JEMBER

Abstract

Habitus dan Perjuangan Posisi MPTK dalam Sengketa Tanah di Kebun Ketajek Jember; Didik Saputra, 070910302122; 2007: 120 halaman; Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Perkebunan Ketajek merupakan daerah yang secara geografis berada di lereng selatan Hyang Argopuro, tepat di atas Desa Pakis dan Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Di daerah tersebut terjadi konflik antara masyarakat komunitas Ketajek dengan pihak Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jember. Kasus ini bermula sejak tahun 1972 ketika secara sepihak pemerintah Kabupaten Jember merencanakan mengambil alih lahan masyarakat secara sepihak. Berawal dari kejadian tersebut, terjadilah perlawanan masyarakat Ketajek yang sampai dengan zaman reformasi penyelesaian kasus tak urung menemukan titik terang. Di wilayah Ketajek sendiri terdapat suatu kelompok bentukan masyarakat yang dinamakan MPTK (Masyarakat Pejuang Tanah Ketajek). Kemunculan era reformasi di tahun 2000 menjadi petanda kelompok MPTK untuk semakin mengukuhkan perjuangan mengembalikan hak kepemilikan tanah kebun Ketajek kepada masyarakat. Diantaranya dengan melakukan tuntutan dan tekanan melalui lobi-lobi ke berbagai instansi atau lembaga, serta ke tokoh-tokoh masyarakat. Begitu pula dengan aksi demonstrasi dan komunikasi ke berbagai instansi terkait di Jember seperti Pemda, DPRD, BPN maupun ke KOMNAS HAM, DPR RI, dan BPN pusat. Sehingga dalam karya tulis ini penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis habitus dan perjuangan posisi kelompok MPTK di Ketajek menggunakan perspektif Pierre Bourdieu. Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalisme generatif Pierre Bourdieu. Dalam penentuan informan, Bourdieu memperkenalkan apa yang disebut dengan istilah agen. Pada konteks fenomena di Ketajek, kelompok MPTK sebagai

vii agen bagi masyarakat yang secara habitus dan modal akan menjadi fokus kajian. Metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah observasi dan wawancara tak terstruktur untuk memperoleh data primer, serta metode dokumentasi untuk memperoleh data sekunder. Selanjutnya langkah-langkah analisis data akan dimulai dengan mengumpulkan, dan menyajikan seluruh data, untuk memisahkan antara data pokok/primer dan data tambahan/sekunder. Kemudian data yang dipilih akan dianalisa sesuai dengan alur perspektif yang digunakan. Dan terakhir peneliti dapat menarik kesimpulan atas segala aspek dari agen kelompok masyarakat. Pada praktiknya, perjuangan MPTK berpijak dari faktor kesejarahan di mana tragedi perampasan tanah dilakukan oleh PDP sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah. Praktik yang dilakukan MPTK merupakan perjuangan murni masyarakat Ketajek tanpa pendamping dari pihak luar. Ini untuk lebih membebaskan arah gerak dan pilihan strategis. Secara politis, masyarakat menggunakan penyelesaian permasalahan melalui kekuatan hukum agraria. Yakni dengan mendapatkan SK KINAG 1964 yang melampirkan dokumen nama-nama pemilik tanah Ketajek. Oleh karenanya masyarakat menggunakan strategi lobi-lobi sebagai cara untuk mengetuk pintu hati para pemegang kebijakan. Kemudian untuk merespon kondisi sosio-kultur di masyarakat dan sosiopolitis di pemerintahan, MPTK menggunakan dua pola perjuangan secara “kultural” dan “struktural”. Wilayah kultural merupakan tempat konsolidasi dan koordinasi masyarakat Ketajek, selain juga memperkuat silaturahmi antara warga pemilik tanah

Ketajek. Untuk memperkuat tataran kultural tersebut masyarakat membentuk

perkumpulan rutin tiap minggunya yakni istigasah. Sedangkan wilayah struktural adalah membangun interaksi dengan pihak luar masyarakat Ketajek, yaitu dengan membangun jaringan dengan kelompok masyarakat serta melakukan lobi-lobi politik dengan DPRD, BPN, dan Pemkab. Kedua langkah perjuangan tersebut merupakan

perjuangan posisi yang dilakukan oleh masyarakat Ketajek dan MPTK guna menentukan posisi tawar mereka.