PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

Abstract

Penanggulanpermasalahananakbukanlahsemata-matatanggungjawab orang tua, melainkanmasyarakat.Segalabentukperlakuan yang mengganggudanmerusakhakhakdasarnyadalamberbagaibentukkekerasanataukejahatanharussegeradihentikan.Misa lnyabentukpelanggaranhak-hakanak

yang salahsatunyaadalahtindakpidanapersetubuhan.DalamPutusanMahkamahAgungNomor 1185K/Pid.Sus/2010 mengenaipenolakanpengajuankasasi yang diajukanolehJaksaPenuntutUmum yang dalammengadiliterdakwa

Permasalahan yang diangkatdalampenulisanskripsiiniadalahapakahalasanPenuntutUmummengajukankasa sisudahtepatditinjaudariUndang-Undang No 3 Tahun 1997, untukpermasalahan yang keduaapakahputusanMahkamahAgungtelahsesuaidengansistempemidanaananak.Tuju anpenulisandaripenelitianskripsiiniadalah yang pertamauntukmengetahuialasanpenuntutumummengajukankasasisudahtepatjikaditinja udariUndang-Undang No 3 Tahun 1997 tentangPengandilanAnakdan yang xii keduauntukmengetahuiputusanMahkamahAgungtelahsesuaidengansistempemidanaan anak. Metodepenulisan yang digunakanpenulisdalampenulisanskripsiiniadalahtipepenelitianyuridisnormatif Sedangkankesimpulan saran yang diberikanolehpenulisadalahpertamayaitu,alasanpengajuankasasi yang dilakukanolehJaksaPenuntutHukummemangmasukdalamPasal 253 KUHAP tetapijugabukanhanyaitusajamelainkanterdapatalasanbahwaPutusanMahkamahAgung dinilaimelanggarketentuanUndang-Undang No 3 Tahun 1997 tentangPengadilanAnakdalamPasal 29 dengan saran bahwaseharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dan tepat dalam mengajukan kasasi karena putusan yang dikasasi itu dinilai mengandung kekeliruan hukum, atau cacat hukum. dan yang keduayaituPutusanbersyarat yang diberikanolehPengadilanTinggi Semarang tidaktermasukdalampidanadanjugatidaktermasukdalamtindakan. Penjatuhanpidanabersyarattidaksesuaidenganketentuan yang terdapatdalamUndangUndang

No 23 Tahun 2002 tentangPerlindunganAnakdalamPasal 81 ayat