| dc.contributor.author | Sudan merupakan negara dengan wilayah terbesar di Afrika Barat. Negara ini dalam sejarahnya telah mengalami konflik internal yang mengancam integrasi bangsa. Konflik yang terjadi antara pihak pemberontak Sudan People Liberation Movement (SPLM) di Selatan dengan Pemerintah Sudan telah menyulut perang saudara dan membawa Sudan kedalam konflik berkepanjangan. Gejolak konflik kembali terjadi saat konflik bergejolak di Darfur, Sudan Barat. Konflik yang terjadi di Sudan membuat Presiden Bashir mengalami krisis legitimasi. Pada tahun 2005, pihak SPLM dan Pemerintah Sudan dibawah komando Presiden Al-Bashir, mengadakan pertemuan di Naivasha, Kenya, untuk membahas perdamaian antara kedua pihak. Perjanjian tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yakni Comprehensive Peace Agreement (CPA) yang mengakhiri konflik antara Sudan Utara dan Selatan. Dalam CPA terdapat dua poin utama yakni Pemilu dan Referendum bagi Sudan Selatan. Pemilu kali ini merupakan kesempatan bagi Presiden Bashir untuk mampu memperbaiki legitimasiya yang sempat melemah. Oleh karena itulah, Presiden Bashir serta NCP berupaya untuk menggunakan berbagai cara agar dapat terpilih kembali pada pemilu kali ini. Pemilu yang digelar mulai tanggal 11-15 April 2010 pada akhirnya dimenangkan oleh Presiden Bashir serta NCP ditingkatan parlemen Sudan. | |
| dc.date.accessioned | 2013-12-07T04:32:49Z | |
| dc.date.available | 2013-12-07T04:32:49Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-07 | |
| dc.identifier.nim | NIM070910101123 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/5974 | |
| dc.description.abstract | As the only Jewish state in the world and is located in the Middle East, Israel from
time to time is confronted with conflict reality, both military and non-military with
many countries in the surrounding areas as well as Palestinian struggle
organizations (Hamas and Hezbollah).
It is then becomes serious concern for Israel
government to maintain its existence as a nation and created its national security in
order to guarantee the security of its citizens. The purpose of the study is to analyze
the Israeli government to deploy anti-rocket defense systems of Israel "Iron Dome" in
March 2011, by using the concept of structural defensive realism and national
security. The results show that the Iron Dome defense system currently required for
Israel national security, where the defense system will serve as an interceptor of
rocket attacks and short range ballistic missile that enter the territory as well as
support from three levels of Israel air defense systems. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 070910101123; | |
| dc.subject | ANTI ROKET ISRAEL “IRON DOME” | en_US |
| dc.title | Penggelaran sistem Pertahanan Anti Roket Israel Iron Dome | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
