PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN PADI INBRIDA

Abstract

Di dalam penelitian skripsi ini, menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dengan merujuk prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan sarjana, doktrin hukum konsep hukum dan dalam Undang-undang serta putusan pengadilan. Peran pemerintah dalam memberikan suatu penghargaan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT sangatlah penting. Tidak semua pemulia dapat merakit varietas tanaman baru. Sudah selayaknya, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT. Perlindungan hukum ini diberikan agar pemegang hak PVT tidak dilanggar. Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah pertama, tidak semua varietas dapat diberi PVT. Varietas yang dapat diberi PVT adalah varietas yang memenuhi dari jenis atau spesies tanaman yang memiliki syarat baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Kedua, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak PVT padi Inbrida adalah pemerintah memberikan suatu bentuk pengakuan hak, dalam bentuk sertifikat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan selama 20 tahun, karena padi merupakan tanaman semusim. Ketiga, apabila terjadi pelanggaran atas hak PVT ataupun terdapat pihak yang merasa dirugikan atas pemberian hak PVT tersebut, UU PVT telah memberikan kesempatan bagi yang dirugikan untuk melaksanakan hak tuntuntan yang mana tidak akan mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak PVT.