PELANGGARAN PEMILUKADA OLEH INCUMBENT MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERITAHAN DAERAH

Abstract

Metode Pendekatan masalah yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach), dilakukan dengan menelaah semua undangundang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (conseptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Adapun Undang-Undang yang dijadikan bahan telaah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai berbagai macam pelanggaran yang dilakukan peserta pemilihan umum dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Incumbent dalam pemilihan umum serta akibat hukum yang timbul dari pelanggran-pelanggaran tersebut dalam pemilihan umum. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah dengan berubahnya rezim pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemilihan umum, maka penyelesaian sengketa pilkada yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung beralih ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peralihan tersebut tentunya mengakibatkan banyaknya persoalan yang semestinya perlu ada pengaturan lebih lanjut baik dalam UU Mahkamah Konstitusi maupun UU Pemerintahan Daerah. Ada baiknya jika pengaturan tentang Pilkada diatur tersendiri dan dikeluarkan dari UU Pemerintahan Daerah.