PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SETELAH DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014 (KAJIAN YURIDIS PUU NO 1-2/PUU-12/2014 tentang Mahkamah Konstitusi)

Abstract

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan mengunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah. Didalam argumentasi utama Mahkamah Konstitusi, pembentukan Perpu yang akhirnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak memenuhi syarat “Kegentingan Memaksa” kegentingan memaksa menjadi kewenangan subjektif Presiden, namun subjektivitas itu harus tetap ada dasar objektivitasnya. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan tiga syarat adanya kepentingan memaksa yang harus terpenuhi. Implikasi hukum setelah ditolaknya pengujian Perpu Mahkamah Konstitusi maka kembali berlaku lagi kepada undang-undang yang lama yaitu Undang- Undang nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi hal ini disebabkan didalam Perpu yang baru yaitu Perpu Nomor 1 tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.