PROSEDUR PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BAPEMAS) KABUPATEN JEMBER

Abstract

Berdasarkan pembahasan yang telah kami sajikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Bendahara telah memberikan beberapa informasi yang cukup jelas sehingga kegiatan berikutnya dapat segera dikerjakan oleh pejabat penguji, pembuat komitmen dan bendahara sehingga pencairan dana belanja tidak langsung dapat dicairkan oleh karyawan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jember untuk para satker karyawan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Jember. Sebelum gaji di transfer kepada karyawan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Jember, bendahara membuat konsep RKA (Rencana Kerja Anggaran) terlebih dahulu tujuannya untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang di butuhkan oleh instansi BAPEMAS, sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jember dapat mencairkan dana tersebut. Setelah RKA (Rencana Kerja ANggaran) dibuat oleh bendahara, lalu RKA (Rencana Kerja Anggaran) dikirimkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jember untuk di sah kan dan di tanda tangani untuk meminta persetujan kepada DPRD. DPRD menerbitkan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) dalam bentuk dokumen. Bendahara mengajukan SPD (Surat Penyediaan Dana) gaji karyawan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jember secara tribulanan dan pengambilan gaji karyawan secara bulanan. Sebagai pejabat pembuat komitmen harus memberikan persetujuan yang dapat memastikan pejabat penguji bahwa laporan atas gaji yang telah dibuat dapat segera diajukan sesuai dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang di tanda tangani oleh bendahara dan dilampiri dengan , daftar gaji, rekapitulasi gaji, rekapitulasi gaji pergolongan, SSP (Surat Setoran Pajak) PPh 21, SK PNS, dll.