KAJIAN YURIDIS FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Abstract

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Kecamatan sebagai bagian dari strukur pelaksana birokrasi pemerintahan di harapkan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga pelayanan publik bisa berjalan sesuai dengan yang di harapkan dan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara indonesia. Dalam rangka menjalankan serta merealisasikan kebijakan-kebijakan publik yang telah di buat, aparatur pemerintah di harapkan mampu bekerja secara disiplin dan baik dalam melayani segala kebutuhan dan keperluan masyarakat dalam pelayanan publik. Strategi penyelenggaraan pemerintah kecamatan berdasarkan UU 32 Tahun 2004 ini sangat diperlukan terkait dengan pembinaan penyusunan program kerja kecamatan diwilayah Kabupaten atau kota untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan berbasis pada kemampuan lokal. Hal ini sejalan dengan konsep ideal pemerintahan Good and Clear Government yang pada akhirnya akan menciptakan Good Governance. Targetnya adalah terselenggaranya pembinaan spesifik dan teknis mengenai penyusunan program kerja kecamatan secara efektif dan efisien.