TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN KOMERSIAL YANG MEMUAT MATERI PORNOGRAFI DI MEDIA TELEVISI

Abstract

Kesimpulan dari permasalahan di atas yang pertama, bahwa bentuk perlindungan konsumen terhadap iklan komersial yang memuat materi pornografi di media televisi berupa larangan kepada pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Pemberian sanksi bagi pelaku usaha periklanan yang menayangkan iklan komersial yang memuat materi pornografi di media televisi. Kedua, bahwa pemerintah berperan dan bertanggung jawab memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha periklanan dengan membentuk LSF dan KPI. Pelaku usaha periklanan juga berperan mengawasi iklan komersial di media televisi yaitu dengan mendirikan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI). Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan komersial yang memuat materi pornografi di media televisi. Ketiga, bahwa upaya hukum dapat dilakukan oleh masyarakat ketika memperoleh tayangan iklan komersial yang memuat materi pornografi di media televisi yaitu melalui Pengadilan Negeri yang dapat dilakukan oleh perseorangan maupun LPKSM. Upaya hukum dapat juga dilakukan di luar pengadilan dengan mengajukan keberatan kepada KPI, BPSK, maupun LPKSM.