PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Abstract
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah
pengaturan dana kampanye berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD memberikan
kesetaraan bagi calon anggota legislatif dan bagaimanakah implikasi hukum
pengaturan dana kampanye berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bagi calon anggota
legislatif.
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis
normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
menggunakan pendekatan asas-asas hukum (legal principle approach),
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conseptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan
hukum yang digunakan terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan
hukum sekunder. Analisis yang diigunakan dalam penulisan skripsi ini
menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang
bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat
memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan
permasalahan yang terkait.
Penyelenggaran pemilu di Indonesia selalu menyisakan permasalahan di
setiap kesempatan. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil yang menjadi
pedoman aturan pemilu diharapkan dapat menciptakan aturan yang memberikan
kesetaraan bagi calon peserta pemilu, termasuk calon anggota legislatif. Dalam
tahap kampanye, uang mempunyai peranan yang signifikan. Aturan dana
kampanye berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD masih kurang memberikan jaminan
kesetaraan bagi calon peserta pemilu. Akibatnya peserta pemilu masih melakukan
tindakan-tindakan menyimpang yang menodai makna demokrasi itu sendiri.
Collections
- UT-Faculty of Law [6257]