TINJAUAN NORMATIF PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PROSES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Abstract

Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Jember, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan dalam hal ini hukum Pemerintahan Daerah yang menunjukkan adanya perkembangan dari setiap tahunnya terkait dengan permasalahan yang dibahas. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (legal research). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan merupakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Peraturan Daerah memiliki posisi dalam sistem hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya tidak luput dalam tatanan sistem prinsip yang berlaku. Keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta keharusan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya adalah hal yang perlu senantiasa dihormati dalam bingkai negara hukum. Temuan tentang adanya mekanisme yang belum sesuai dalam konteks penyelesaian perselisihan antar Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat memerlukan perhatian yang serius agar tercipta kepastian hukum dan tercapainya good legislation governance dalam sistem hukum ketatatanegaraan Indonesia.