KAJIAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) INDONESIA-SINGAPURA TENTANG KERJASAMA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Kedudukan memorandum of understanding, belum ada kesepahaman yang baku menurut pendapat para ahli hukum. Sebagian ahli hukum memandang memorandum of understanding bukan sebagai perjanjian karena isinya belum mencerminkan hakikat perjanjian, melainkan baru merupakan tindakan pendahuluan yang masih akan ditindaklanjuti dengan perjanjian yang sesungguhnya. Jadi dalam hal ini memorandum of understanding bukan merupakan perjanjian karena perjanjiannya sendiri belum terbentuk. Sementara sebagian ahli hukum yang lain berpendapat bahwa memorandum of understanding merupakan perjanjian karena elemen-elemennya dapat dianggap memenuhi persyaratan dan memiliki elemen perjanjian. Memorandum of understanding sebagai suatu gentlement agreement, berarti bahwa memorandum of understanding mengikat hanya sebatas ikatan moral belaka. Sebagai gentlement agreement memorandum of understanding tidak mengikat secara hukum dan pihak yang melakukan pengingkaran terhadap memorandum of understanding tidak dapat digugat ke pengadilan. Sebagai ikatan moral, jika ada pihak yang melakukan pengingkaran terhadap memorandum of understanding maka di kalangan bisnis reputasinya akan jatuh. Kekuatan mengikatnya suatu memorandum of understanding sebagai gentlement agreement tidak dapat disejajarkan dengan perjanjian pada umumnya, walaupun memorandum of understanding dibuat dalam bentuk yang paling kuat seperti dengan akta notaris.