ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 279/PID.B/2011/PN.PLG)

Abstract

Putusan yang diberikan oleh Hakim tersebut salah satu dasar pertimbangannya adalah karena terbukti bahwa barang bukti narkotika berikut peralatannya bukan milik atau berada dalam penguasaan terdakwa, maka unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau mengedarkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan sendirinya tidak terbukti terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa. Saran yang diberikan bahwa, hendaknya penyidik POLRI lebih jeli, teliti, matang dan cermat dalam melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal mengumpulkan alat bukti sebagai proses pembuktian di persidangan. Dengan kuatnya alat bukti yang diperoleh tersebut sebagai upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam persidangan melalui keyakinan hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh tersebut. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat di lakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.