TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUM PERHUTANI KPH JEMBER DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) LAMPEJI DALAM POLA KEMITRAAN PEMANFAATAN DAN REBOISASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER

Abstract

Masalah pelestarian hutan dan khususnya pengelolaan sumber daya alam atau hutan oleh masyarakat lokal pada dasawarsa terakhir ini banyak di bicarakan oleh berbagai kalangan. Hal tersebut disebabkan oleh kurang berhasilnya upaya pemerintah dalam mengelola sumberdaya hutan pada masa lalu. Maka daripada itu Pelaksanaan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) disepakati bersama antara pihak Perhutani KPH Jember dengan pemerintah desa dan masyarakat Desa Lampeji. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pola kemitraan Perum Perhutani KPH Jember dengan masyarakat sekitar hutan Lampeji dalam pemanfaatan dan reboisasi kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Jember, implikasi dari pola kemitraan kehutanan bagi Perum Perhutani KPH Jember dan masyrakat sekitar hutan Lampeji, hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dalam hubungan pola kemitraan antara Perum Perhutani KPH Jember dengan masyrakat sekitar hutan Lampeji untuk mencapai kemanfaatan yang optimal diantara kedua belah pihak, upaya yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak jika terjadi sengketa kehutanan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami pola kemitraan Perum Perhutani KPH Jember dengan masyrakat sekitar hutan dalam mempercepat pemanfaatan dan reboisasi kawasan hutan produksi dalam wilayah Kabupaten Jember, untuk mengetahui dan memahami implikasi dari pola kemitraan kehutanan bagi Perum Perhutani KPH Jember dengan masyrakat sekitar hutan, untuk memberikan pemikiran terkait dengan peningkatan kemanfaatan pola kemitraan antara Perum Perhutani KPH Jember dengan masyrakat sekitar hutan, untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak apabila terjadi sengketa kehutanan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil analisis penelitian dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas permasalahan yang dibahas, sehingga dapat ditarik xiv kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan skripsi ini adalah Kemitraan dalam sektor kehutanan diterapkan dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat atau pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Implikasi perjanjian kerjasama ini yaitu untuk mempercepat program reboisasi kawasan hutan dengan menanam tanaman Fast Growing Species (Sengon) yang menggunakan prinsip saling percaya dan saling menguntungkan serta berpartisipasi dalam percepatan pelaksanaan program penghutanan kembali pada wilayah kerja Perum Perhutani KPH Jember. Hal-hal yang Perlu Ditingkatkan dalam Hubungan Pola Kemitraan antara Perum Perhutani KPH Jember dengan Masyrakat Sekitar Hutan Lampeji untuk mencapai kemanfaatan yang optimal diantara kedua belah pihak adalah dengan adanya usaha-usaha penyadaran akan pentingnya program ini baik oleh pihak Perum Perhutani KPH Jember maupun oleh LMDH Lampeji. Upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak jika terjadi sengketa kehutanan adalah diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat melalui perundingan Para Pihak. Saran yang bisa diberikan dari skrisi ini, yaitu Pada Masyarakat sekitar hutan desa Lampeji dan Perum Perhutani KPH Jember, hendaknya masing-masing pihak melaksanakan kewajiban dan hak-haknya sesuai seperti yang telah diperjanjikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hendaknya kedua belah pihak turut campur tangan dalam pengelolaan hutan tersebut baik dalam perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemanenan. Upaya-upaya yang perlu ditingkatkan dalam kerjasama ini haruslah dilakukan lebih banyak sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan dalam memberikan informasi, penerangan, oleh Pihak Perum Perhutani KPH Jember kepada seluruh komponen masyarakat tentang perlunya program pengelolaan hutan bersama masyarakat ini sehingga diperoleh kesamaan pendangan dan pemahaman (persepsi) serta terciptanya hutan yang lestari. Hendaknya kedua belah pihak baik Perum Perhutani KPH Jember dan LMDH Lampeji melaksanakan kewajiban dan haknya dengan baik sesuai yang xv telah diperjanjikan, serta perlu adanya saling keterbukaan bagi kedua belah pihak dalam setiap program yang dilaksanakan demi meghindari sengketa.