PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN

Abstract

Pemerintah telah banyak membuat peraturan perundangan-undangan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan pada anak, utamanya anak yang berkonflik dengan hukum, namun peraturan tersebut kenyataannya belum berfungsi secara maksimal. Hal ini dibuktikan masih banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan anak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai landasan adanya pengadilan anak di Indonesia tidak memecahkan masalah mengenai tindak pidana yang dilakukan anak. Sistem peradilan pidana yang diterapkan pada anak pelaku tindak pidana tidak sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan dari suatu sistem peradilan pidana. Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala kepolisian Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menunjukkan kepedulian para pihak untuk memperbaiki situasi dan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara melakukan diversi yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 163/Pid/2010/PT-PDG. Permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini adalah, pertama, apakah yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 163/Pid/2010/PT-PDG dalam menjatuhkan pidana penjara pada pelaku sudah tepat ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kedua, apakah penerapan Restorative Justice terhadap penjatuhan pidana pada pelaku anak dapat dilakukan. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach), studi kasus (case study) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisa bahan hukum menggunakan analisis deduktif. xiii

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, meliputi pengertian anak dan anak sebagai pelaku tindak pidana, hak-hak anak dan perlindungannya di Indonesia dan pengembangan hak-hak anak dan hukumnya dalam proses peradilan pidana,pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pencabulan, pengertian pemidanaan dan tujuan pemidanaan, sanksi terhadap pelaku anak yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, pengertian pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dan hal-hal yang harus dipertimbangkan, pengertian restorative justice dan diversi. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, dasar pertimbangan hakim yang memutus terpidana anak Ilham Afrion dipanggil Il dengan pidana penjara 2 tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); subsidair 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja atas perbuatan pencabulan belum tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Kedua, demi kepentingan terbaik bagi anak, sudah seharusnya penerapan restorative justice dilaksanakan dalam putusan Nomor : 163/Pid/2010/PT-PDG. Adapun saran dari penulis yaitu Hakim seharusnya lebih memperhatikan aspek non yuridis yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak. Serta adanya perbaikan dalam sistem peradilan anak sangat diperlukan adanya perbaikan dalam sistem peradilan anak dengan cara menetapkan wacana mengenai diversi dan restorative justice sebagai suatu peraturan yang dapat berdiri sendiri.