Show simple item record

dc.contributor.authorIBNU FITRA PRIAMBODO
dc.date.accessioned2013-12-05T01:51:59Z
dc.date.available2013-12-05T01:51:59Z
dc.date.issued2013-12-05
dc.identifier.nimNIM050710101169
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4353
dc.description.abstractMetode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yang menggunakan data dari penelitian lapangan yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menggunakan studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua data tersebut kemudian dianalisis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh bahwa regulasi permohonan hak atas tanah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan pada masa Hindia Belanda, setelah kemerdekaan, sampai dengan berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam penelitian ini, tanah Negara dapat dimohon, dan di lapangan permohonan tidak dilakukan seperti yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, melainkan karena adanya penetapan bahwa tanah Negara tersebut dijadikan obyek Konsolidasi Tanah.en_US
dc.relation.ispartofseries050710101169;
dc.subjectHAK ATAS TANAH NEGARAen_US
dc.titleNALISIS YURIDIS PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBERen_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record