ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta membangun bangsa dan negara. Namun demikian anak juga rentan menjadi korban tindak pidana kejahatan, termasuk tindak pidana persetubuhan. Pada skripsi ini berjudul Analisis yuridis terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan secara berlanjut (Putusan Pengadilan Negeri Nomor:170/Pid/B/2010/PN.Pdg). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor.170/Pid/B/2010/PN.PDG sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Permasalahan kedua yaitu apakah putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa sudah memberikan perlindungan kepada korban. Tujuan penulis dalam pengerjaan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor.170/Pid/B/2010/PN.PDG sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta untuk Untuk mengetahui dan menganalisis putusan yang dijatuhkan hakim sudah atau belum memberikan perlindungan kepada korban. Metode penelitian skripsi ini, dengan menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan menggunakan studi kasus (case study). Sedangkan untuk bahan hukum, penulis menggunakan 2 (dua) yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode deduktif. Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 170/Pid/B/2010/PN.PDG adalah hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis sebagai bentuk ideal hukum positif, sedangkan pertimbangan non yuridis lebih difokuskan pada diri pribadi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang kedua xii

adalah Putusan Pengadilan yang menangani kasus ini memberikan perlindungan kepada korban lebih menekankan pada perlindungan korban secara tidak langsung. Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran yaitu Majelis hakim dalam menindak para terdakwa agar lebih terarah sesuai dengan apa yang telah terdakwa lakukan terhadap korbannya, dan mengedepankan hak-hak anak sebagai korban persetubuhan secara berlanjut serta memperhatikan aspek non yuridis seperti kondisi fisik, mental, sosial dari korban. Bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan secara berlanjut seharusnya lebih mengutamakan perlindungan dalam bentuk tindakan, misalnya pendampingan secara terus menerus dari orang tua, masyarakat sekitar, maupun pemerintah sehingga nantinya ia memiliki pandangan masa depan yang lebih baik. Perlindungan terhadap korban diharapkan adanya suatu bentuk perlindungan secara langsung seperti melalui pemberian restitusi maupun kompensasi dari negara terhadap dirinya yang menjadi korban tindak pidana serta pemberian pelayanan medis dan bantuan hukum.