ANALISIS YURIDIS PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT ( Putusan Nomor : 252/Pid.B /2010/PN.SRG)

Abstract

Peningkatan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, semakin memperlihatkan keprihatinan bangsa ini. Karena pelaku dari tindak pidana korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang dalam jabatannya. Hal ini juga dapat terlihat dari kasus yang ada didalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2010/PN.SRG yang dimana terdakwanya terdapat 2 (dua) orang yang keduanya juga merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terkena kasus korupsi mengenai perkuatan dana pengembangan usaha budidaya rumput laut untuk Koperasi Warga Desa harapan Maju. Pada putusan ini, para terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan mengakibatkan putusan bebas (Vrijspraak), maka diutamakan yang khusus itu. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 252/Pid.B/2010/PN.SRG, yakni terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa jika melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) pada dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan pada subsidair yaitu Pasal 3 juga dinyatakan tidak terbukti secara meyakinkan, dan mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah apakah sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hal tersebut di atas yang akan dijadikan rumusan masalah dan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apa benar dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam menyatakan jika melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) tidak terbukti, maka pada Pasal 3 juha tidak terbukti secara meyakinkan, serta untuk menganalisis dan mengetahui sudah tepat atau belum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 252/Pid.B/2010/PN.SRG telah menyatakan terdakwa tidak bersalah dengan disesuaikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Guna mendukung agar menjadi karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif; pendekatan masalah berupa xiv pendekatan perundang-undangan (statute approach), studi kasus (case study), dan pendekatan konseptual (conceptual approach); bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; serta analisis bahan hukumnya bersifat preskriptif yang didasarkan pada norma-norma dan aturan hukum. Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pembahasan di atas adalah sebagai berikut: bahwa benar hakim menyatakan bahwa unsur dakwaan primair meneganai melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) jika tidak terbukti, maka mengakibatkan unsur menyalahgunakan wewenang pada Pasal 3 dakwaan subsidair menjadi tidak terbukti secara meyakinkan karena, penyalahgunaan wewenang merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, atau dengan kata lain pada Pasal 3 sifat melawan hukum dalam pasal ini merupakan bestandelen yang berarti semua perbuatan dalam ketentuan pasal tersebut diliputi oleh sifat melawan hukum sebagai genus-nya dan menyalahgunakan wewenang sebagai species-nya, dan berdasarkan fakta di persidangan sebenarnya para terdakwa telah melakukan perbuatan melwan hukum dan seharusnya dakwaan primair dapat dinayataan terbukti dan para terdawka dapat dijatuhi pidana bukan sebaliknya. Adapun saran dari penulis dalam skripsi ini adalah Hakim hendaknya dalam menerjemahkan unsur melawan hukum lebih diperhatiakan, dan bagi jaksa sebagai penuntut sebaiknya mendakwakan pasal langsung pada Pasal 3 jika memang sudah jelas terdakwanya merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan untuk dakwaan subsidairnya bisa dicarikan pasal lainnya yang berkaitan.