TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCABUTAN HAK PERWALIAN ANAK KORBAN TSUNAMI ACEH

Abstract

Bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 lalu menyisakan kepedihan. Selain menimbulkan kerugian materi bencana tersebut juga menyebabkan korban jiwa yang mencapai ratusan ribu orang. Salah satu dampak yang diakibatkan adalah banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya dimana sebagian besar dari mereka masih dibawah umur dan belum mampu mengurus diri sendiri. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh United National Development Programme (UNDP) diperkirakan ada sekitar 30(tiga puluh) ribu anak yang menjadi yatim piatu akibat tsunami, 20(dua puluh) ribu diantaranya adalah anak yatim yang belum memiliki wali yang sah. Karena adanya bencana ini banyak orang mengajukan perwalian demi kelangsungan hidup maupun untuk melindungi anakanak korban tsunami tersebut.

Perwalian paska musibah tsunami di Aceh, yang terjadi di Gampong-gampong bukan hasil penunjukkan resmi berdasarkan hukum formal, tetapi berdasarkan persetujuan bersama dalam keluarga atau komunitas. Dengan demikian, pengelolaan harta milik si anak yang membutuhkan wali tidak dijalankan sesuai petunjuk hukum, melainkan berjalan apa adanya. Kasus ini terjadi di Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, misalnya, disini ada banyak anak-anak yang terkena dampak tsunami yang kehilangan orang tua mereka dan kemudian diasuh oleh anggota keluarga mereka. Proses perwalian anak-anak tersebut berlangsung secara adat di Gampong saja. Namun , untuk lebih menguatkan posisi perwalian tersebut, Mahkamah Syariah kemudian menyerahkan Akta perwalian yang legal kepada wali yang bersangkutan yang merupakan bagian dari upaya-upaya untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak hukum anak-anak korban tsunami. Melalui Akta perwalian ini, wali anak-anak ini diwajibkan untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak-anak yang mereka asuh, termasuk untuk menjamin pendidikan mereka. Untuk itu, wali terhadap anak tersebut diberikan akses kepada harta warisan si anak. Apabila ada dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan hak-hak perwalian, wali anak dapat diadili di Mahkamah Syariah