dc.description.abstract | Enabler merupakan istilah peranan pemerintah dalam Model Pembangunan
Berpusat pada Manusia. Di Indonesia, urgensi bagi pemerintah untuk dapat
menjalankan peranannya sebagai enabler semakin meningkat seiring diadopsinya
MDGs ke dalam konsep pembangunan nasional sejak awal tahun 2000. Karena,
sebagaimana diketahui MDGs dengan tegas menekankan orientasi pada
pembangunan manusia sebagai wujud konsep pembangunan yang berkualitas.
Orientasi kepada pembangunan manusia yang berimplikasi pada diterapkannya
Strategi Pengelolaan Sumber Daya Lokal ini kemudian melahirkan program-program
yang bersifat pemberdayaan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Di antaranya
adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat -Mandiri Perdesaan (PNPM -
Mandiri Perdesaan). Sebagai salah satu manifestasi Model Pembangunan Berpusat
pada Manusia, PNPM - Mandiri Perdesaan tentu saja menuntut pemerintah untuk
dapat mewujudkan peranan enabler-nya tersebut. Termasuk pemerintah di tingkat
lokal, yakni pemerintah desa. Ini pulalah yang dialami pemerintah desa di Desa
Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan masuknya Desa Harjomulyo
sebagai satu dari berbagai desa sasaran PNPM - Mandiri Perdesaan. Bagaimana
Pemerintah Desa Harjomulyo menjalankan peranannya sebagai enabler pada
penyelenggaraan PNPM - Mandiri Perdesaan TA 2009 di Desa Harjomulyo
merupakan hal yang coba ditelusuri dalam penelitian ini. Momen penyelenggaraan PNPM - Mandiri Perdesaan TA 2009 di Desa Harjomulyo dipilih berdasarkan
pertimbangan santernya protes masyarakat Desa Harjomulyo yang ditujukan kepada
Pemerintah Desa Harjomulyo, terutama kepada kepala Desa Harjomulyo, terkait
desain proyek jembatan rabat beton PNPM - Mandiri Perdesaan TA 2009 di desa
tersebut, yang dinilai berpotensi memperparah dampak banjir.
Guna mencapai tujuan penelitian, maka peneliti pertama-tama akan menggali
informasi berkaitan dengan peranan Pemerintah Desa Harjomulyo dalam PNPM -
Mandiri Perdesaan TA 2009 di Desa Harjomulyo, yang kemudian dianalisa dengan
menggunakan prinsip-prinsip enabler yang dikemukakan Y. C. Yen, untuk
mengetahui manakah dari peranan yang telah dijalankan Pemerintah Desa
Harjomulyo tersebut yang termasuk sebagai peranan enabler. Sementara itu, sumber
data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi
partisipatif dan wawancara mendalam dengan tiga informan inti, serta dari data
sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Data-data yang
diperoleh tersebut selanjutnya diperiksa keabsahannya melalui triangulasi dengan
metode, yakni dengan mewawancarai secara mendalam lima orang informan
pembanding. Analisis data dalam penelitian ini sendiri dilakukan dengan model
analisa interaktif dari Miles dan Huberman.
Hasil dari kegiatan penelitian menunjukkan, bahwa terdapat delapan peranan
utama yang dijalankan Pemerintah Desa Harjomulyo pada saat penyelenggaraan
PNPM - Mandiri Perdesaan TA 2009 di Desa Harjomulyo. Dan dari delapan peranan
tersebut, empat di antaranya termasuk peranan sebagai enabler. | en_US |