PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN TAIWAN BERKAITAN DENGAN TIDAK ADANYA PENGAKUAN TAIWAN SEBAGAI NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN BILATERAL

Abstract

Pada saat dimana hubungan antar negara telah semakin baik dan sarana pengangkutan yang sudah semakin modernnya sehingga tidak menyulitkan orang untuk berpergian maka dapat saja terjadi bahwa seseorang berdomisili dinegara lain, tentunya dengan berbagai alasan yang beragam, misal untuk bekerja dan bersekolah Belum diakuinya Taiwan sebagai sebuah Negara oleh sebagian besar negara lain di dunia merupakan kendala besar bagi Taiwan untuk menjalin hubungan diplomatik dan hubungan kerjasama yang lebih luas. Sehubungan dengan itu penulis ingin memaparkan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN TAIWAN BERKAITAN DENGAN TIDAK ADANYA PENGAKUAN TAIWAN SEBAGAI NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN BILATERAL.” Dua hal yang menjadi pokok permasalahan yaitu: (1). Kedudukan warga negara Indonesia di Taiwan dan warga negara Taiwan di Indonesia dengan tidak adanya pengakuan Taiwan sebagai negara adalah sama dengan status warga negara asing lain yang berkunjung ke negara lain yang sudah mendapat pengakuan begitu juga dengan kedudukan warga negara taiwan yang berada di Indonesia. status kewarganegaraan seseorang erat kaitannya dengan perlindungan hukum internasional yang akan diberikan kepadanya, terhadap dirinya, harta benda, dan keluarganya dimanapun dirinya berada. Taiwan merupakan mitra dagang Indonesia yang cukup diperhitungkan. Banyak sekali hubungan kerjasama perdagangan yang telah dijalin dengan Taiwan di berbagai bidang kehidupan. Mulai dari bidang perdagangan dan perekonomian, investasi investasi perusahaan Taiwan, ketenagakerjaan, pendidikan dan Kepariwisataan. Pada prinsipnya setiap negara akan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya dimanapun ia berada dan orang asing akan mendapat perlindungan hukum, dalam pembatasan-pembatasan tertentu, baik dari negara tempat sementara ia berada dan dari negara asalnya. (2). Pertanggungjawaban Negara Taiwan dan Republik Indonesia berkaitan perlindungan Warga Negara Indonesia di Taiwan. Pada tatanan teorinya, ada empat pendapat mengenai hak izin masuk (admission) warga asing. xiii Pertama, berpendapat bahwa izin masuk merupakan hak yang harus diberikan oleh Negara kepada semua orang asing tanpa terkecuali. Kedua, negara berkewajiban memberikan hak izin masuk, tetapi juga mempunyai hak untuk melarang masuk beberapa kategori orang tertentu seperti pecandu obat bius, orang yang mempunyai penyakit tertentu dan orang-orang yang 'tidak dikehendaki' lainnya. Ketiga, Negara terikat untuk memberikan izin masuk kepada setiap warga asing, namun juga dapat menetapkan syarat-syarat tertentu mengenai prosedur masuk teritorial negara tersebut. Bisa saja negara memberikan kebebasan admisi kepada kelompok orang tertentu untuk alasan tertentu, seperti pelajar dan pelancong. Keempat, negara mempunyai hak penuh untuk melarang seluruh warga asing untuk masuk ke dalam wilayahnya. Negara-negara di dunia saat ini sebagian besar menganut sistem yuridiksi teritorial, di mana negara berkuasa penuh dalam memberlakukan prinsip hukumnya di dalam kawasan teritorialnya baik kepada warganya maupun warga asing, yang paling kompeten dalam mengatur kedudukan orang asing dan berkaitan dengan hak manusia secara alami adalah Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Perlindungan itu merupakan tugas negara, sebagai bentuk pengakuan hak asasi manusia yang berlaku universal