ANALISIS INSTITUTIONAL ARRANGEMENT PADA KEBIJAKAN STRATEGI PENERAPAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) DI KABUPATEN JEMBER

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan pelaksanaan Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) terhadap dinamika kelembagaan ekonomi stakeholders (petani, industri rokok dan pemangku kebijakan) di Kabupaten Jember terdapat banyak kendala pada penerapan realita dilapangan, seperti tidak sinkronnya program dan kegiatan yang disahkan dengan kebutuhan skala prioritas masyarakat. Faktor kendala yang dihadapi petani yaitu tingkat pengetahuan petani tentang program tersebut masih minim dan disisi lain kebijakan arah pembangunan kabupaten jember berfokus kepada pengembangan hasil pertanian sehingga mengabaikan berkembangnya produktivitas industri hasil tembakau. Kendala yang lain yaitu rendahnya daya dukung antara satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Jember yang mengakibatkan lemahnya kordinasi dalam menjalankan program kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Evaluasi pentingnya penataan kelembagaan menjadi salah satu faktor penting penentu tercapainya program dan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang telah dirumuskan. Strategi pelaksanaan kebijakan Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) di Kabupaten Jember didasarkan pada perbandingan (Head To Head) antara strategic planning dan comprehensive planning. Pendekatan strategic planning berperan penuh dalam strategi kebijakan peningkatan kualitas bahan baku, karena dalam usaha tani tembakau, peningkatan kualitas bahan baku menjadi masalah utama yang harus melibatkan seluruh stakeholder untuk ikut berperan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan serta implementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya diikuti dengan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kenak cukai dilakukan dengan menggunakan pendekatan comprehensive planning.