AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN TERHADAP HAK ANAK

Abstract

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna, sehingga banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan naluriah dalam rangka mempertahankan hidupnya yaitu dengan cara melakukan perkawinan guna memperoleh keturunan. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh adat istiadat atau budaya dari masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh agama dan hukum positif yang berlaku. Perkawinan merupakan suatu ikatan dalam bentuk perjanjian yang mana di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang apabila tidak penuhi dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Ada tiga macam bentuk perkawinan yang kita ketahui dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perkawinan monogami, perkawinan poliandri, dan perkawinan poligami. Hukum nasional kita yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai poligami. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan. Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan poligami tersebut dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan tersebut hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum positif karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga hak-hak keperdataannya tidak mempunyai kekuatan hukum, baik bagi wanita yang dinikahi maupun bagi anak yang dilahirkannya kelak. Rumusan masalah terdiri dari dua pokok permasalahan, pertama, apakah perkawinan poligami di bawah tangan dibolehkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, apakah akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan terhadap hak anak. Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yaitu yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undangundang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisa bahan hukum menggunakan analisis deduktif. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam penulisan, meliputi pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, perkawinan di bawah tangan, dasar pemikiran poligami, pengertian poligami, pengertian anak, jenis-jenis anak, kedudukan dan status anak dalam perkawinan, serta hak dan kewajiban anak dalam perkawinan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan tidak sah menurut hukum positif berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, dampak dari perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan mengakibatkan sang anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Adapun saran dari penulis yaitu sebaiknya seorang laki-laki (suami) tidak melakukan perkawinan poligami karena dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik terhadap isteri maupun terhadap anak yang dihasilkannya kelak. Kalaupun suami melakukan perkawinan poligami, hendaknya harus sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nonor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya.