dc.contributor.author | MUH.HAKIM YUNIZAR DIHARIMURTI | |
dc.date.accessioned | 2014-01-29T22:33:50Z | |
dc.date.available | 2014-01-29T22:33:50Z | |
dc.date.issued | 2014-01-29 | |
dc.identifier.nim | NIM980710101022 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/27354 | |
dc.description.abstract | Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah banyak sekali Kepala Daerah dalam hal ini bupati di berbagai wilayah Indonesia
yang diberhentikan sementara dengan berbagai kasus, khususnya berkaitan dengan kasuskasus
korupsi.
Seiring dengan pemberlakuan pemberhentian sementara kepala daerah yang
merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang
pemerintahan daerah, dalam pelaksanaannya ternyata masih menyisakan polemik.
Sehingga perlu adanya kajian yang cukup mendalam bagaimana lahirnya ketentuan
tersebut, mengingat ternyata masih banyak pemberhentian sementara kepala daerah yang
dilakukan oleh DPRD bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan
komparasi dengan Undang-Undang sebelumnya.
Berdasarkan uraian diatas batasan ruang lingkup yang akan dibahas, dikhususkan
tentang studi komparasi pemberhentian sementara kepala daerah berdasarkan UndangUndang
Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, beserta
pengaruh yang ditimbulkan bagi jalannya penyelengaraan pemerintahan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 980710101022; | |
dc.subject | PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH | en_US |
dc.title | STUDI KOMPARASI TENTANG MEKANISME PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH BERDASARKAN UU.NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU.NO. 32 TAHUN 2004 | en_US |
dc.type | Other | en_US |