KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA ( Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641.K/Pdt/2001 )

Abstract

Interaksi antar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya tidak pernah berhenti. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan hidup itu terus tumbuh seiring dengan tantangan perubahan zaman. Pemenuhan kebutuhan manusia tersebut tidak pernah terlepas dari suatu perjanjian baik secara lisan maupun tertulis.. Pembuatan perjanjian dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat karena adanya suatu itikat tidak baik dari para pihak dapat menyebabkan dibatalnya suatu perjanjian, meskipun perjanjian tersebut sudah mengikat para pihak dan sudah dilaksanakan. Terkait dengan hal itu ada sebuah fakta hukum yaitu ada sesorang yang bernama Made Oka Masagung yang berstatus tersangka dan berada di dalam rumah tahanan Negara dipaksa membuat perjanjian dengan Bank Artha Graha. Perjanjian tersebut merugikan pihak Made Oka Masagung namun karena Made Oka Masagung dalam keadaan tidak bebas dan tertekan maka Made Oka Masagung mau menandatangani perjanjian tersebut. pihak Made Oka Masagung yang merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan kepada pengadilan atas perjanjian yang telah dibuatnya dengan Bank Artha Graha di dalam rumah tahanan Negara yang pada pokoknya meminta pembatalan perjanjian. Putusan pengadilan pada tingkat kasasi mengenai gugatan pembatalan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung.