TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN (SK) PENSIUN SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PENSIUN DI PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) CABANG JEMBER

Abstract

Perkembangan Hukum Perbankan di Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Dengan adanya interaksi yang saling mendukung antara hukum dan ekonomi, dapat diharapkan kinerja hukum melalui perangkat dan produknya akan mampu mendukung dinamisasi atau keseimbangan perkembangan hukum dan laju gerak ekonomi dengan tetap mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Faktor adanya jaminan dalam pemberian kredit merupakan hal yang sangat penting, guna memberikan keyakinan bagi bank bahwa debitor mempunyai kesanggupan untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.