ANALISIS INSTITUTIONAL ARRANGEMENT PADA KEBIJAKAN STRATEGI PENERAPAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH CHT) DI KABUPATEN JEMBER

Abstract

Dasar kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2008 bertujuan untuk mendukung pengembangan perekonomian dalam suatu daerah dengan memanfaatkan potensi usaha tani tembakau dan industri hasil tembakau (IHT) beserta turunannya. Sehingga, tingkat kesejahteraan petani dapat tercapai dengan baik dan berjalan dengan maksimal, sejalan dengan tingkat penerimaan daerah dari hasil cukai tembakau. Kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yaitu hasil penerimaan dari hasil cukai tembakau total secara keseluruhan, 2% dari penerimaan cukai hasil tembakau tersebut, akan dialokasikan kembali pada daerah produsen tembakau berdasarkan jumlah kontribusi cukainya. Alokasi 2% digunakan untuk mendanai: (1) Peningkatan kualitas bahan baku. (2) Pembinaan industri. (3) Pembinaan lingkungan sosial. (4) Sosialisasi ketentuan dibidang cukai. (5) Pemberantasan barang kena cukai ilegal. Pengaturan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kabupaten Jember merupakan satu dari beberapa kabupaten di Jawa Timur dengan lahan pertanian yang cukup luas khususnya untuk areal pertanian tembakau, dimana dalam setiap tahunnya mendapatkan DBH CHT dari pemerintah. Optimalisasi fungsi dan peran antar stakeholders (para pemangku kepentingan, pejabat eksekutif dan legislative) tentunya memiliki fokus sentral sebagai upaya pengelola, pengatur dan pengalokasian DBH CHT sangat diperlukan untuk menciptakan dampak positif kepada masyarakat, kelembagan ekonomi antar stakeholders dan khususnya bagi petani tembakau di Kabupaten Jember.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsistensi program dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dijalankan dengan kegiatan yang dilaksanakan dan merumuskan strategi pelaksanaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dengan bentuk pelaksanaan yang efektif dan optimal. Penelitian ini fokus pada dua analisis yaitu analisis deskriptif dan AHP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan pelaksanaan Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) terhadap dinamika kelembagaan ekonomi stakeholders (petani, industri rokok dan pemangku kebijakan) di Kabupaten Jember terdapat banyak kendala pada penerapan realita dilapangan, seperti tidak sinkronnya program dan kegiatan yang disahkan dengan kebutuhan skala prioritas masyarakat. Faktor kendala yang dihadapi petani yaitu tingkat pengetahuan petani tentang program tersebut masih minim dan disisi lain kebijakan arah pembangunan kabupaten jember berfokus kepada pengembangan hasil pertanian sehingga mengabaikan berkembangnya produktivitas industri hasil tembakau. Kendala yang lain yaitu rendahnya daya dukung antara satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Jember yang mengakibatkan lemahnya kordinasi dalam menjalankan program kebijakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Evaluasi pentingnya penataan kelembagaan menjadi salah satu faktor penting penentu tercapainya program dan kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang telah dirumuskan. Strategi pelaksanaan kebijakan Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) di Kabupaten Jember didasarkan pada perbandingan (Head To Head) antara strategic planning dan comprehensive planning. Pendekatan strategic planning berperan penuh dalam strategi kebijakan peningkatan kualitas bahan baku, karena dalam usaha tani tembakau, peningkatan kualitas bahan baku menjadi masalah utama yang harus melibatkan seluruh stakeholder untuk ikut berperan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan serta implementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya diikuti dengan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kenak cukai dilakukan dengan menggunakan pendekatan comprehensive planning.