KAJIAN YURIDIS AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP HARTA BERSAMA

Abstract

Perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menuntut suami untuk memberikan keadilan secara lahir dan batin kepada para isterinya. Keadilan secara batin sukar untuk ditakar, karena itu berasal dari pribadi masing-masing pihak. Sedangkan keadilan secara lahir berupa materi atau harta benda setidaknya dapat dilihat dalam pemenuhan kebutuhan hidup oleh suami kepada para isteri-isterinya. Percampuran harta dalam perkawinan akan semakin rumit dan dapat menimbulkan sengketa jika suami melakukan poligami. Hal ini dikarenakan harta yang dihasilkan dan dimiliki oleh suami tidak hanya bercampur dengan seorang isteri saja, tetapi juga bercampur dengan isteri-isterinya yang lain. Permasalahan bisa saja timbul karena harta bersama tidak hanya dihasilkan oleh suami saja, tetapi harta benda yang dihasilkan isteri selama masa perkawinan juga termasuk di dalamnya. Sehingga ada beberapa harta bersama di dalam poligami. Penulisan skripsi ini berjudul, “KAJIAN YURIDIS AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP HARTA BERSAMA”, bertujuan khusus untuk : 1) Untuk mengkaji dan memahami bagaimana konsep percampuran harta bersama dalam perkawinan poligami; 2) Untuk mengkaji dan memahami bagaimana status hukum harta bersama suami dengan salah satu isterinya terhadap isteri yang lain; dan 3) Untuk mengkaji dan memahami bagaimana pembagian harta bersama jika suami yang berpoligami bercerai dengan salah satu isterinya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan dan literaturliteratur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penelitian skripsi ini bersifat yuridis normatif. Bahan yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum bersifat deduktif. Hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan isteri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama. Isteri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama dan kedua. Sedangkan isteri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama, kedua dan ketiga. Saran yang dapat disumbangkan dalam skripsi ini adalah pertama suami harus mempertimbangkan jika ingin melakukan perkawinan poligamo dan perkawinan poligami juga perlu izin isteri. Dan jika salah satu isteri meminta cerai dan meminta harta bersama, suami wajib untuk mempertimbangkan kepada isteriisterinya, agar tidak terjadi perselisihan dan juga perlu konsultasi dengan pengacara.