KAJIAN YURIDIS-NORMATIF TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON DALAM HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MK NOMOR 12 THN 2008)

Abstract

Partai Politik adalah wadah bagi aspirasi rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat terhadap penguasa, yang pada dasarnya penguasa adalah Presiden sebagai kepala negara yang notabene dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang bersifat rahasia. Partai Politik merupakan suatu wadah dan sarana untuk menyatakan bebebasan berpendapat akan tetapi kebebasan berpendapat itu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga peruntukannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Dapat kita lihat perjalanan partai politik dari awal kemerdekaan sampai sekarang banyak sekali lika-liku yang dihadapi dalam acara pembuaran partai politik itu diantaranya, Pembubaran Partai PKI, Pembubaran Masjumi, Pembubaran PSI dan Pembekuan Partai Murba adapaun cara-cara yang dipakai adalah dengan menggunakan Keppres yang langsung dilayangkan kepada partai tersebut. Dengan perkembangan sistem ketatanegaraan ini dapat Berdasar itu maka dapat diambil suatu permasalahan : 1. Bagaimana Hukum Acara Pembubaran Partai Politik di Indonesia diatur Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008? 2. Apa Akibat Hukum Yang Timbul dari Pengaturan Tentang Legal Standing Pemohon Dan Termohon Menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 ? 3. Bagaimana seharusnya Hukum Acara pembubaran Partai Politik di Indonesia diatur kedepan? Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.