dc.description.abstract | Seiring dengan perkembangan hidup masyarakat Indonesia yang lebih
dinamis menuntut adanya peranan dari daerah untuk dapat membangun dirinya
sendiri tanpa lagi harus bergantung kepada pemerintah pusat menjadi sebuah awal
ditetapknnya penerapan otonomi daerah yang ada di Indonesia. Maka pemerintah
sebagai penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan publik merupakan
kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan, sesuai dengan
perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas
pelayanan publik.Hal tersebut sesuai dengan Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik yang tertera dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Hakekat Pelayanan Publik, namun
kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat bahwa kebijakan untuk
mewujudkan sebuah birokrasi yang sempurna dan tidak berpihak dalam
penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan, ternyata dalam prakteknya banyak
mengalami hambatan.
Keluhan tersebut terjadi pada salah satu pelayanan yayitu pelayanan pembuatan kartu
AK 1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan. Ketika jumlah
pencari kerja yang sekaligus merupakan jumlah pencari kartu AK 1 mengalami
peningkatan seperti pada jumlah angka pencari kerja periode Januari sampai dengan
Maret di tahun 2006 mencapai 68.425 orang. Kemudian yang menjadi permasalahan
adalah ketika jumlah mencapai angka yang tinggi maka pelayanan yang ada dirasa
adalah pelayanan yang diberikan tidk maksimal. Hal tersebut ditunjukkkan dengan
adanya antrian panjang, waktu penyelesaian yang cukup lama bahkan melebihi dari
stndart penyelesaian pembuatan kartu AK 1. Hal ini yang menjadi fenomena yang
begitu menarik yang perlu dibahas oleh penulis.
Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis kualitas pelayanan
pembuatan Kartu AK 1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Pamekasan.
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah service quality
yakni untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan. Pengukuran tingkat kualitas
pelayanan dalam model ini didasarkan pada beberapa item yang dirancang untuk
mengukur harapan dan persepsi pelanggan. Kesenjangan antara persepsi dan harapan
tersebut dilihat berdasarksan lima dimensi kualitas yang langsung dapat dinilai oleh
pelanggannya yaitu: Bukti Langsung (Tangibles), Keandalan (Reliability), Daya
tanggap (Responsiveness ), Empati (Empathy) dan Jaminan (Assurance).
Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil perhitungan
menggunakan model Servqual diketahui bahwa Kualitas pelayanan pembuatan kartu
AK 1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan dengan skor
1,7 berarti berkualitas yang dapat dikategorikan ke dalam tingkat kualitas pelayanan
yang sangat baik yang artinya kualitas pelayanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmirasi Kabupaten Pamekasan khususnya untuk pelayanan pembuatan Kartu
Pencari Kerja Atau Kartu Antar Kerja (AK 1) dapat dipenuhi/ sesui dengan apa yang
dirasakan/dipersepsika oleh pelanggan/pemohon. | en_US |