Show simple item record

dc.contributor.authorFITRIYATI YUNITA
dc.date.accessioned2014-01-28T11:18:54Z
dc.date.available2014-01-28T11:18:54Z
dc.date.issued2014-01-28
dc.identifier.nimNIM030910201022
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/26460
dc.description.abstractSeiring dengan perkembangan hidup masyarakat Indonesia yang lebih dinamis menuntut adanya peranan dari daerah untuk dapat membangun dirinya sendiri tanpa lagi harus bergantung kepada pemerintah pusat menjadi sebuah awal ditetapknnya penerapan otonomi daerah yang ada di Indonesia. Maka pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan, sesuai dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.Hal tersebut sesuai dengan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tertera dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Hakekat Pelayanan Publik, namun kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat bahwa kebijakan untuk mewujudkan sebuah birokrasi yang sempurna dan tidak berpihak dalam penyelenggaraan administrasi dan pemerintahan, ternyata dalam prakteknya banyak mengalami hambatan. Keluhan tersebut terjadi pada salah satu pelayanan yayitu pelayanan pembuatan kartu AK 1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan. Ketika jumlah pencari kerja yang sekaligus merupakan jumlah pencari kartu AK 1 mengalami peningkatan seperti pada jumlah angka pencari kerja periode Januari sampai dengan Maret di tahun 2006 mencapai 68.425 orang. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah ketika jumlah mencapai angka yang tinggi maka pelayanan yang ada dirasa adalah pelayanan yang diberikan tidk maksimal. Hal tersebut ditunjukkkan dengan adanya antrian panjang, waktu penyelesaian yang cukup lama bahkan melebihi dari stndart penyelesaian pembuatan kartu AK 1. Hal ini yang menjadi fenomena yang begitu menarik yang perlu dibahas oleh penulis. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis kualitas pelayanan pembuatan Kartu AK 1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah service quality yakni untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan. Pengukuran tingkat kualitas pelayanan dalam model ini didasarkan pada beberapa item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan. Kesenjangan antara persepsi dan harapan tersebut dilihat berdasarksan lima dimensi kualitas yang langsung dapat dinilai oleh pelanggannya yaitu: Bukti Langsung (Tangibles), Keandalan (Reliability), Daya tanggap (Responsiveness ), Empati (Empathy) dan Jaminan (Assurance). Adapun hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil perhitungan menggunakan model Servqual diketahui bahwa Kualitas pelayanan pembuatan kartu AK 1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan dengan skor 1,7 berarti berkualitas yang dapat dikategorikan ke dalam tingkat kualitas pelayanan yang sangat baik yang artinya kualitas pelayanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmirasi Kabupaten Pamekasan khususnya untuk pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja Atau Kartu Antar Kerja (AK 1) dapat dipenuhi/ sesui dengan apa yang dirasakan/dipersepsika oleh pelanggan/pemohon.en_US
dc.language.isozhen_US
dc.relation.ispartofseries030910201022;
dc.subjectKualitas Pelayananen_US
dc.titleANALISIS KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU ANTAR KERJA (AK 1) DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PAMEKASANen_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record