PENERAPAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM BERDASARKAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BANK UMUM

Abstract

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap bank sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 8 huruf c Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank, mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan terhadap bank. Seiring dengan perkembangan perbankan yang semakin pesat, perbankan merupakan industri yang sarat dengan risiko risiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan diputar dalam bentuk investasi,seperti pemberian kredit, pembelian surat surat berharga dan jenis penanaman dana lainnya. Hampir semua kegiatan bank tersebut mengandung berbagai jenis risiko yang meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum,risiko bunga, risiko strategis, risiko reputasi. Untuk meminimalisasi terjadinya risiko tersebut maka bank harus mampu mengelola risiko tersebut dengan memiliki manajemen bank yang ahli dan berkompeten di bidang manajemen risiko agar risiko tersebut dapat ditekan serendah mungkin untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Lebih lanjut keahlian tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar yang sama sehingga benar benar mampu menjalankan pengelolaan risiko pada bank.