IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA TERHADAP PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah diberlakukan sejak di undangkan, masih banyak mengalami kendala dalam implementasinya. Semua propinsi, kabupaten/ kota di Indonesia mengalami hal yang sama. Hanya tingkat kendalanya yang berbeda. Dalam tulisan ini penulis mencoba mengetengahkan implementasi perundangan-undangan tentang desa di Sumatera Barat. Kendala yang di hadapinya antara lain adalah belum lengkapnya aturan pelaksanaan dan beragamanya kondisi di daerah yang menyangkut faktor politik, ekonomi dan sosial budaya. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari sebagai revisi dari Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Nagari yang sudah lahir dapat mengurangi kendala-kendala tersebut diatas di harapkan peraturan pelaksanaan yang lain segera menyusul. Permasalahan yang dapat digali dari judul diatas adalah implikasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terhadap Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat, bagaimanakah perbedaaan pelayanan publik pada pemerintahan desa dan pemerintahan nagari di Sumatera Barat ?.