KAJIAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN TANAH PERDIKAN MENJADI HAK MILIK DI KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Abstract

Dalam tahun-tahun pertama setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pendahuluan landreform dalam sekala kecil, yang pertama di lakukan oleh Menteri Dalam Negeri adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 tentang penghapusan hak istimewa dari tanah perdikan. Berlangsungnya eksistensi desa perdikan dengan hak istimewanya dianggap tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi bangsa Indonesia. Dengan keluarnya undang-undang ini maka tidak diakui lagi penguasaan tanah oleh keluarga yang berkuasa atas semua hak istimewanya. Setengah dari tanah-tanah yang dikuasai menurut hak historis oleh kepala desa dan keluarganya sebagai sumber pendapatan pribadi diambil oleh negara dan dibagikan kepada warga masyarakat dengan hak milik yang mempunyai rumah diatasnya. Oleh karena itu penyusun mengambil judul kajian yuridis tentang perubahan tanah perdikan menjadi hak milik di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun Permasalahan yang dikaji adalah : apakah prosedur konversi tanah perdikan menjadi hak milik di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan konversi atas tanah perdikan menjadi hak milik di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, upaya yang dapat diambil dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan konversi tanah perdikan menjadi hak milik. Sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah: tujuan umum dan tujuan khusus