KAJIAN YURIDIS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 43 TAHUN 2006 TENTANG REVISI KEDUA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 YANG MELEGITIMASI PENGGUNAAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD

Abstract

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah saat ini, prinsip dasar atau asas-asas keuangan daerah-keuangan sektor publik juga mengalami perubahan paradigma. Paradigma baru dari prinsip pengelolaan anggaran publik adalah transparansi, efesiensi, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Kelima prinsip ini harus tercermin dalam setiap implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Apakah itu dalam konteks penyusunan RAPBD, proses pembahasan, proses penetapan APBD dan pelaksanaan APBD maupun pertanggungjawaban Keuangan Daerah atau APBD. Berdasarkan fakta dan data yang telah didapatkan, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kajian yuridis peraturan Bupati Jember nomor 43 tahun 2006 tentang revisi kedua penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2006 yang melegitimasi penggunanaan anggaran mendahului APBD. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan sekaligus mengkaji koherensi Peraturan Bupati Jember Nomor 43 Tahun 2006 tentang Revisi Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang Melegitimasi Penggunaan Anggaran Mendahului Perubahan APBD terhadap Anggaran Keuangan Daerah dan untuk mengetahui sekaligus mengkaji akibat hukum Peraturan Bupati Jember Nomor 43 Tahun 2006 tentang Revisi Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang Melegitimasi Penggunaan Anggaran Mendahului APBD terhadap Kebijakan Anggaran Keuangan Daerah