NASIONALISASI PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO (PUSLIT KOKA) JEMBER TAHUN 1957-1962

Abstract

Sejak tahun 1945 hingga tahun 1961 1 arus pergolakan dan perubahan nasional terjadi begitu cepat. Bangsa Indonesia mengalami berbagai macam peristiwa penting sebagai proses menuju kemerdekaan yang seutuhnya. Salah satu peristiwa penting tersebut yakni nasionalisasi lembaga-lembaga dan perusahaanperusahaan

Belanda pada tahun 1957. Kebijakan nasionalisasi lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan Belanda menjadi hal penting bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Nasionalisasi tersebut tidak hanya bermakna pada terjadinya proses upaya pengalihan kepemilikan dari modal asing ke masyarakat pribumi atau merubah status hukum dari milik Belanda menjadi milik Indonesia, tetapi lebih dari itu bermakna sebagai upaya mewujudkan ide nasionalisasi. Nasionalisasi perusahaan dan lembaga-lembaga asing merupakan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah Indonesia guna menanggulangi berbagai masalah ekonomi. Nasionalisasi dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mensukseskannya, pemerintah melibatkan segenap kekuatan rakyat mulai dari para buruh hingga massa pendukung partai. Nasionalisasi berjalan secara radikal dan berani. Padahal ketika itu gerakan separatis daerah tengah gencar-gencarnya mencoba meruntuhkan bangunan kokoh nasionalisme. Persoalan lembaga-lembaga asing di Indonesia merupakan persoalan yang cukup rumit karena berkaitan erat dengan kelangsungan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, persoalan lembaga-lembaga asing sangat rentan terhadap timbulnya perebutan asetnya antara penguasa pribumi dengan para pemilik lembaga. Membicarakan masalah penguasaan lembaga-lembaga asing, tentu tidak lepas dari pemerintah dan pemilik lembaga, karena kedua pihak memiliki keterikatan hubungan satu dengan lainnya atas lembaga terutama ketika keduanya

1 Hingga tahun 1961 - selama tahun ini tengah berlangsung Demokrasi Terpimpin - masih terjadi pergolakan bangsa seperti gejolak di daerah dikarenakan penerapan Demokrasi Terpimpin. Pergolakan pada periode tahun 1945-1961 adalah relatif karena pada tahun berikutnya masih ada pergolakan lagi. Lihat dalam, I.G. Krisnadi, Sejarah Indonesia Kontemporer, (Jember: Universitas Jember, 2000), hlm. 35.

2 terlibat dalam suatu perselisihan. Pihak asing melakukan kolonisasi ekonomi sementara penguasa pribumi melakukan dekolonisasi ekonomi. Sejauh ini, keberadaan penguasa pribumi umumnya berada pada posisi lemah dan mudah dikelabui pemilik lembaga asing. Hal ini dapat terlihat bahwa masih ada diantara aset kekayaan atau sumber-sumber daya alam bangsa Indonesia yang pengelolaannya masih dikuasai bangsa asing hingga awal tahun 1950-an. Belanda masih menguasai perkebunan-perkebunan besar, pertambangan, air dan gas. Kenyataan lain menyebutkan bahwa bagian terbesar dari sektor-sektor ekonomi modern bangsa Indonesia masih dimiliki Belanda 2 . Sektor ekonomi modern di Indonesia saat itu adalah industri-industri padat modal skala besar, sektor jasa-jasa modern seperti perbankan dan perdagangan besar dan jasa-jasa pelayanan publik seperti listrik, komunikasi dan transportasi 3 . Disamping itu dalam jajaran birokrasi lembaga-lembaga penting negara , banyak jabatan senior dan penting lainnya sejak awal tahun 1950-an masih diduduki orang-orang Belanda. Jumlah mereka kurang lebih 6.000 orang . Misalnya, jabatan Gubernur Bank Java (Javasche Bank, cikal bakal Bank Indonesia) dan Kepala Direktorat Dewan Pengendalian Devisa, di kedua lembaga tersebut orang-orang Belanda masih tetap menjadi orang penting 6 . Bahkan dalam jajaran Dewan Direktur Bank Java, hanya terdapat satu direktur berkewarganegaraan Indonesia asli sedangkan yang lain masih orang Belanda. Di Departemen Keuangan pun masih ada pejabat Belanda.