Show simple item record

dc.contributor.authorSanti Nirmalasari
dc.date.accessioned2014-01-27T06:47:53Z
dc.date.available2014-01-27T06:47:53Z
dc.date.issued2014-01-27
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/25392
dc.description.abstractDalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia diperlukan adanya perubahan serta upaya yang nyata baik oleh pemerintah maupun masyarakat melalui proses pembangunan. Secara konseptual proses pembangunan nasional memiliki beberapa aspek salah satunya adalah peningkatan pembangunan daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Pengertian otonomi daerah menurut UU No.22 tahun 1999 pasal 1 huruf h adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 1 huruf i daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi .en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries9900910201165;
dc.subjectKONTRIBUSI PAJAKen_US
dc.titleUPAYA-UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KONTRIBUSI PAJAK UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JEMBER (1999/2000-2004)en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record