HUBUNGAN KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKALAN

Abstract

Pada era reformasi yang ditandai dengan tumbangnya orde baru telah membuat perubahan besar-besaran dalam perkembangan administrasi negara Indonesia. Salah satu perubahan mencolok terjadi pada sistem organisasi pemerintahan. Di masa orde baru, pemerintahan diselengarakan dengan sentralistik. Sedangkan saat ini, terjadi era transisi kedalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip desentralisasi kewenangan dan dekonsentralisasi kekuasaan kepada daerah. Hal itu ditandai dengan dilahirkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kemudian saat ini diberlakukan perubahan dengan lahirnya undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 telah memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Pelaksanaan Otonomi Daerah bertujuan memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya guna meningkatkan dayaguna dan hasil guna kepada masyarakat. Serta melaksanakan pemberdayaan untuk mendorong terciptanya kemandirian daerah.