ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (CAROK) “(Putusan Nomor : 279/Pid.B/2006/PN.Pks)”.

Abstract

Perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang telah diputus oleh Pengadila Negeri Pamekasan dengan Putusan Nomor:279/Pid.B/2006/PN.Pks yaitu Tindak pidana pembunuhan berencana yang merupakan penyimpangan tingkah laku yang dapat dikategorikan tindakan yang melanggar hukum pidana. Di dalam putusan ini menyatakan terdakwa H.Achmad Baidawi tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama dalam dakwaan kedua primair, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut, menyatakan terdakwa H.Achmad Baidawi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk melakukan pembunuhan dan membujuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan. Kepada pemerintah supaya segera menggalakkan wajib belajar agar masyarakat Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan tidak terbelakang dalam hal pendidikan dan supaya sadar dan mentaati hukum yang berlaku. Apakah kualifikasi tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam Pasal 340 KUHP sudah tepat oleh Putusan Nomor: 279/Pid.B/2006/PN.Pks dan Apakah Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh Putusan Nomor : 279/Pid.B/2006/PN.Pks telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Untuk menganalisa ketepatan kualifikasi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan Pasal 340 KUHP oleh Putusan Nomor:279/Pid.B/2006/PN.Pks dan Untuk mengetahui kesesuaian pembuktian yang direncanakan terlebih dahulu oleh Putusan Nomor:279/Pid.B/2006/PN.Pks telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis noratif, pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yakni dalam Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum. Kesimpulannya, Kualifikasi Tindak Pidana Yang Didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Dengan Pasal 340 KUHP Oleh Putusan Nomor: 279/Pid.B/2006/PN.Pks penjatuhan pidana terhadap pembunuhan berencana ini benar-benar terbukti dengan adanya rencana terlebih dahulu dan meyakinkan hakim serta tidak menimbulkan keragu-raguan dalam suatu putusan karena dengan adanya suatu alat bukti yang terbukti di persidangan. Fakta yang terungkap di persidangan putusan pemidanaan menunjukkan penuntut umum dapat membuktikan dakwaannya, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan melakukan pembunuhan berencana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 340 KUHP dengan sanksi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan. Sarannya, Hakim dalam memberikan putusan hendaknya selain menggunakan KUHP sebagai pedoman juga tetap melihat sisi kemanusiaan yang memang sangat dibutuhkan dalam suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana apapun. Dengan demikian putusan tersebut memberikan keadilan bukan hanya kepada korban dan keluarganya tetapi juga kepada terpidana. Para penegak hukum harus bisa menegakkan hukum dengan memberi sanksi pidana penjara sehingga ada kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri.