| dc.description.abstract | Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana suatu bank termasuk dalam kriteria bank bermasalah? Bagaimana penyelesaian bank bermasalah melalui merger? Akibat hukum yang ditimbulkan dari penyelesaian bank bermasalah melalui merger. Tujuan khusus penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis suatu bank termasuk dalam bank bermasalah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan untuk mengetahui cara penyelesaian bank bermasalah melaui merger oleh Bank Indonesia serta ntuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang timbul dari penyelesaian bank bermasalah melalui merger. Tipe penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.
Bahwa Kriteria Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Apabila suatu bank dalam penilaian tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan masuk dalam peringkat komposit 4 dan 5 maka bank tersebut termasuk dalam kriteria bank bermasalah.
Bank Indonesia menghimbau bank yang bermasalah untuk melakukan merger sebagai salah satu upaya penyelamatan. Karena merger bank bertujuan untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Merger bank merupakan salah satu metode untuk menyembuhkan perusahaan yang sedang bermasalah dalam waktu yang sekejap, sehingga dengan alasan itu pula perusahaan yang memerlukan waktu penyembuhan segera seperti bank sangat dianjurkan untuk melakukan merger.
Penyelesaian bank bermasalah melalui merger menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap bank yang melakukan merger akan tetapi juga berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait.
Perlunya Bank Indonesia melakukan evaluasi dan penilaian tingkat kesehatan bank secara lebih teliti dan hati-hati, juga harus melakukan pengawasan dengan baik dan secara intensif, baik pada saat perencanaan, proses merger, sampai dengan merger berlangsung adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas sehingga pemegang saham minoritas tidak diabaikan keberadaannya. | en_US |
