Kebijakan Asimilasi Etnis Tionghoa Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1998;

Abstract

Kebijakan asimilasi dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru dalam bidang sosial, budaya dan politik terhadap etnis Tionghoa. Yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah mengapa pemerintah pada masa Orde Baru menerapkan politik asimilasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, bagaimanakah implementasi kebijakan asimilasi terhadap etnis tionghoa dan bagaimana reaksi etnis Tionghoa dan pribumi menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat memecahkan masalah yang terdapat pada rumusan masalah dan memberi manfaat bagi peneliti, masyarakat luas, pemerintah dan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah (Historical Method) yang meliputi heuristik (proses kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah), kritik (kegiatan menyeleksi dan mengkaji sumber sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga menghasilkan fakta sejarah), interpretasi (proses memberikan penafsiran terhadap hasil pengolahan data yang sudah dipilah/dikritisi) dan historiografi (menuliskan hasil intrepretasi yang di susun secara kronologis, sistematis dan metodis berdasarkan sumber yang autentik) dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik dan etnografi serta teori konflik dan integrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru karena ekslusivisme etnis Tionghoa yang terbentuk sejak zaman kolonial Belanda dengan jalan, membedakan status sosial masyarakat, membuat sistem pemukiman, dan sekolah tersendiri. Pada masa pemerintahan Orde Lama menerapkan kebijakan integrasi dimana etnis Tionghoa dianggap sebagai salah satu suku di Indonesia, hak etnis Tionghoa sebagai warga negara mendapat perlindungan resmi dari pemerintah. Etnis Tionghoa diberi kebebasan untuk terjun dalam bidang politik, pendidikan maupun sosial budaya. Kebebasan yang diberikan rupanya menyebabkan etnis Tionghoa menjelma menjadi sebuah etnis yang ekslusif, tidak mau berbaur serta diidentifikasi terlibat dengan gerakan komunis. Supaya proses asimilasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka serangkaian tindakan dilakukan untuk menghapuskan serta memperkecil unsur-unsur budaya Tionghoa yang masih ada. Tiga pilar utama yang menopang masyarakat Tionghoa yaitu sekolah, media cetak dan organisasi kemasyarakatan etnis Tionghoa dihapuskan secara bersamaan mengakibatkan identitas budaya maupun politisnya lenyap. Pendirian lembaga seperti Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa) dibentuk untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan asimilasi. Akibat dari dikeluarkannya kebijakan asimilasi ini menyebabkan sebagian besar etnis Tionghoa mengikuti arah kebijakan Orde Baru dengan berkurangnya partisipasi aktif politik etnis Tionghoa serta banyak yang mengganti identitas agamanya menjadi Kristen, Budha, dan Islam. Kebijakan asimilasi berdampak sedikit sekali kepada masyarakat pribumi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada masa Orde Baru proses nation building yang bertumpu pada stabilitas nasional belum sepenuhnya berhasil. Walaupun etnis Tionghoa dibatasi aktivitasnya dalam bidang sosial, politik, dan budaya tetapi dalam bidang ekonomi diberi kebebasan yang seluas-luasnya. Hal inilah yang tetap menjadikan etnis Tionghoa sebagai komunitas yang ekslusif karena mempunyai kemampuan ekonomi bagus. Kecemburuan sosial tetap tercipta yang akhirnya memuncak ketika terjadi kerusuhan di Jakarta, Bandung dan Makassar pada bulan Mei tahun 1998.