POLA KEMITRAAN PETANI JAGUNG DENGAN PT. AHSTI (ASIAN HYBRID SEED TECHNOLOGI Inc) DI DUSUN JATISARI DESA TISNOGAMBAR KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER

Abstract

Umumnya agribisnis jagung dilakukan berskala kecil, karena masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh petani jagung. Permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh petani jagung adalah terbatasnya permodalan, manajemen usaha dan pemasaran hasil sehingga tidak dapat melakukan usaha dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani jagung diantaranya adalah dengan sistem kemitraan usaha dalam agribisnis jagung. Budidaya jagung hibrida telah dilakukan oleh petani di Desa Jatisari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember melalui kegiatan kemitraan dengan PT. AHSTI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pola kemitraan yang terjalin antara PT. AHSTI dengan petani jagung, (2) dampak kemitraan terhadap pendapatan petani sebelum dan sesudah bermitra, (3) tingkat efisiensi biaya pada usahatani jagung sebelum bermitra dan sesudah bermitra, serta (4) faktor-faktor yang menjadi prioritas petani bermitra dengan PT. AHSTI. Penelitian ini dilakukan di Dusun Jatisari Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, korelasional dan komparatif. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan simple random sampling. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, analisis pendapatan, R/C ratio dan pendekatan skala prioritas (analisis setting priority). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Penggunan biaya produksi usahatani jagung bermitra lebih efisien daripada usahatani jagung (sebelum bermitra) (2) Pendapatan usahatani jagung sesudah bermitra dengan PT. AHSTI lebih tinggi daripada pendapatan usahatani jagung sebelum bermitra (3) Urutan faktor-faktor yang menjadi prioritas petani untuk melakukan kemitraan dengan PT. AHSTI adalah: (1) pendapatan yang tinggi; (2) jaminan pasar; (3) sistem pembayaran; (4) jaminan modal; (5) bimbingan teknis budidaya dan bimbingan teknis pasca panen; (6) ketersediaan saprodi; (7) keterbukaan pihak pengusaha.