TINJAUAN YURI DIS PERKAWINAN GADIS DIBAWAH UMU R TANPA IZIN ORANG TUA (Kajian Penetapan Pengadila n Agama Jembe r No. 0002/Pdt.P/2002 /PA.Jr)

Abstract

RINGKASAN Asas tentang perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 salah satunya mengatur tentang batas umur dalam melangsungkan perkawinan yaitu bagi pria 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Untuk melaksanakan perkawinan, berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seseorang yang

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi bagi pria atau wanita ya ng telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria ya ng telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita ya ng telah mencapai umur 16

tahun (Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua. Permasalahan yang dibaha s da lam skripsi ini adalah : Apakah anak dibawah umur dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara dispensasi kawin serta penetapan wali nikah di pengadilan. Permasalahan kedua yaitu apakah anak dibawah umur dapat menikah tanpa izin dari orang tuanya dan bagaimana pelaksanaannya. Dan permasalahan ya ng ketiga yaitu pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 0002/Pdt.P/2002/PA.Jr. Tujuan penulis dalam pengerjaan skripsi ini ya itu mengkaji dan memahami apakah anak dibawah umur dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara dispensasi kawin serta penetapan wali nikah di pengadilan dan untuk mengkaji dan memahami apakah anak dibawah umur dapat menikah tanpa izin dari orang tuanya dan bagaimana

pelaksanaannya serta untuk mengkaji dan memahami bagaimana pertimbangan hukum hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 0002/Pdt.P/2002/PA.Jr Penulisan skripsi ini, mengg unakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan ya itu menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach), Pendekatan Konseptual xiii http://library.unej.ac.id/ http://library.unej.ac.id/ http://library.unej.ac.id/ http://library.unej.ac.id/ (conceptual approach) dan menggunakan studi kasus (case approach). Sedangkan untuk bahan hukum, penulis menggunakan 3 (tiga) ya itu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode deduktif. Adapun hasil dari penulisan ini anak dibawah umur dapat bertindak sebagai pemohon dalam perkara dispensasi kawin serta penetapan wali nikah di pengadilan tanpa diwakili oleh orang tuanya. Batasan umur dewasa ya ng bi asanya dijadikan parameter untuk menentukan seseorang cakap bertindak secara hukum mengacu pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hakim tidak boleh menolak jika anak dibawah umur untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin serta penetapan wali nikah. Untuk menghindari kebuntuan hukum dan memberi jalan keluar untuk si gadis, maka dengan mengesampingkan ketentuan Undang-Undang untuk mengejar kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum maka hakim harus membuat terobosan hukum. Yang kedua, anak dibawah umu r dap at m enikah tanpa izin dari or ang tua. Apabila calon mempelai ingin melaksanakan perkawinan jika umur salah satu atau kedua calon mempelainya di bawah ketentuan yang dibolehkan UndangUndang

Perkawinan

maka

untuk

melaksanakan

hal

tersebut

kedua

orang

tua

lakilaki

maupun

kedua

orang

tua

perempuan

dapat

memi nta

dispensasi

atas

ketentuan

umur

kepada

Pengadilan

Agama

bagi

yang

beragama

Islam

dan

Pengadilan

Negeri

bagi

yang

non Islam sesuai

dengan

wilayah

tempat

tinggal

pemohon. Menurut

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

1974

bahwa

untuk

melangsungkan

perkawinan

seseorang

belum

mencapai

umur

21

tahun,

harus

mendapat

izin

dari

orang

tua,

wali

atau

orang

ya ng

memelihara

atau

keluarga

dalam

garis

keturunan

lurus

ke

atas. Pengadilan

dapat

memberikan

izin

menikah

setelah

mendengar

pendapat dari orang

tua.

Seperti

disebutkan

pada

pasal

6

ayat

(2)

dan

(5)

UndangUndang

Nomor

1

Tahun

1974.

Dan

yang

ketiga, pertimbangan

hakim dalam

mengabulkan

permohonan

pemohon

dalam

penetapan

Pengadilan

Agama

Jember

nomor

0002/Pdt.P/2002/PA.Jr

antara

lain

dengan

mendengar

kesaksian

para

saksi

dari

pihak

pemohon,

Pengadilan

Agama

telah

membaca

surat-surat

ya ng

dilampirkan pada surat permohonan, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan xiv http://library.unej.ac.id/ http://library.unej.ac.id/ http://library.unej.ac.id/ http://library.unej.ac.id/ Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Walaupun menurut ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bagi anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun) adalah orang tuanyalah yang mewakilinya didalam dan diluar pengadilan, namun dalam perkara Aquo ketentuan tersebut tidak mungkin diterapkan secara tekstual kecuali harus dipahami secara bersama-sama dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, keduanya telah memenuhi unsur kafa’ah,

berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan. Ayah pemohon sebagai wali nasab telah dinyatakan adhal, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum I slam, Karena pemohon belum berusia 16 tahun, dengan menunjuk pada pertimbangan sebagaimana telah terurai diatas, da n juga ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam hal adan ya

penyimpangan maka untuk kemaslahatan pemohon, sehingga kepadanya sekaligus harus diberi dispensasi untuk menikah walau usianya belum mencapai 16 tahun. Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran ya itu Ketentuan hukum yang terkait dengan perkawinan perlu dipatuhi oleh semua pihak, baik oleh orang tua sebagai pemegang kekuasaan orang tua / wali maupun calon pengantin. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak dibawah umur. Penegakan hukum di bidang perkawinan hendakn ya menjadi komitmen semua pemegang

kewenangan termasuk pegawai pencatat nikah. Pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi-sanksi dan resiko-resiko akibat pernikahan dibawah umur. Pengadilan hendaknya berhati-hati, cerdas, arif dan bijaksana dalam menilai setiap alat bukti surat atau saksi ya ng diajukan oleh para pihak ya ng mencari keadilan, agar

putusan ya ng dijatuhkan nantinya dapat memberikan solusi ya ng baik bagi orang tua dan anak.