TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA BELI DALAM SISTEM HUKUM KEBENDAAN

Abstract

Pada dasarnya setiap manusia menginginkan kehidupan yang layak dan sejahtera tanpa kekurangan suatu apapun bagi dirinya maupun keluarganya. Oleh sebab itu, ia selalu berusaha untuk melakukan sesuatu dalam mengatasi resiko yang tidak menguntungkan, yang membawa dampak kerugian bagi dirinya, keluarganya maupun harta kekayaannya. Setiap manusia mempunyai hak – hak subjektif sejak manusia dalam kandungan ataupun sejak ia dilahirkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 KUHP bahwa menikmati hak – hak kewarganegaraan tidaklah bergantung pada hak – hak kenegaraan. Pasal 2 KUHP bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendakinya, dan apabila si anak itu mati sewaktu dilahirkan, dianggap ia tidak pernah ada. Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai sistem hukum kebendaan di Indonesia, sistem hukum perjanjian sewa – beli, dan sistem perjanjian sewa beli dalam sistem hukum kebendaan. Perjanjian sewa beli di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya. Penyusunan skripsi ini bertujuan khusus untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, dan juga untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran agar nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian dalam skripsi ini Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Kesimpulan dalam skripsi ini bahwa setelah dilakukan tentang penelitian kepustakaan yang ditunjang oleh hasil – hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dari apa yang menjadi topic dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari. Apabila dilihat dari prinsip - prinsip dalam KUH Perdata, perjanjian sewa beli asalnya adalah persetujuan sewa - menyewa dan persetujuan jual - beli yang pengaturannya telah diatur dalam KUH Perdata. Akan tetapi kedua bentuk perjanjian tersebut kurang dapat memenuhi kebutuhan dalam masyarakat, sehingga akhirnya timbul dengan sendirinya dalam praktek, persetujuan yang belum diatur dalam KUH Perdata, yakni perjanjian sewa beli. Hukum jaminan tidak dapat terlepas dari hukum benda karena kaitannya sangat erat, terutama dalam jaminan kebendaan. Saran berupa, hendaknya didalam pembuatan perjanjian secara tertulis lebih diperhatikan lagi landasan hukumnya mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak agar mengurangi timbulnya sengketa. Perlu dilakukan penyempurnaan Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berupa pemberian sanksi yang tegas tentang penjatuhan pidana denda terhadap kewajiban pendaftaran benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan atau terlambat mendaftarkan dengan pemberian jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia setelah dilakukan pembebanan dengan akta notaris. Perlu dilakukan suatu pengawasan yang berkelanjutan terhadap keberadaan klausula baku, karena walaupun UUPK telah mengatur tentang pembatasan pencantuman klausula baku yang bersifat merugikan konsumen dalam perjanjian - perjanjian yang dibuat secara baku.