ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KELUAR NEGERI SECARA TIDAK SAH

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Indonesia mengakibatkan banyaknya persaingan tenaga kerja baru mengalir ke masyarakat, sehingga potensi untuk mendapatkan kerja dengan semakin banyak pencari kerja menyebabkan ketatnya persaingan dalam mencari lowongan pekerjaan. Sehubungan dengan semakin berkembangnya zaman kebutuhan semakin banyak memberikan alternatif lain bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan walaupun harus keluar negeri. Hal tersebut berakibat semakin banyaknya para pencari kerja yang mendaftar ke Pengirim Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk bisa bekerja keluar negeri. Dampak krisis eknomi yang terjadi memberikan semakin banyak pengangguran di Indonesia. Akibat dari itulah memberikan daftar panjang bagi pemerintah Indonesia untuk lebih bekerja keras menciptakan negara yang adil dan makmur. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kesesuaian pembuktian dakwaan dengan fakta yang terjadi dalam persidangan dan keabsahan putusan perkara No. 478/Pid.B/2006/PN.Bwi dalam perkara pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) keluar negeri secara tidak sah apabila dikaitkan dengan ketentuan pada pasal 197 KUHAP. Tujuan pokok penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui serta menganalisis kesesuaian dakwaan dengan fakta dipersidangan dan untuk mencari solusi yang tepat mengenai keabsahan putusan Perkara No. 478/Pid.B/2006/PN.Bwi dalam perkara pengiriman Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) keluar negeri secara tidak sah apabila dikaitkan dengan ketentuan pada pasal 197 KUHAP. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach), sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selain itu metode xii pengumpulan bahan hukum dengan cara wawancara dan studi literatur. Dan analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah 1). Bahwa dalam pembuktian dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam menangani perkara No. 478/Pid.b/2006/PN.Bwi, dengan penggunaan Pasal 103 huruf f Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dirasakan kurang tepat. Seharusnya pasal yang dikenakan kepada terdakwa adalah pasal 103 huruf f Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri jo. Pasal 53 KUHP. Sehingga dengan dirasakan putusan yang kurang tepat ini putusan pada terdakwa JOKO KUMPUL dapat dibebaskan. 2). Untuk keabsahan putusan perkara No. 478/Pid.B/2006/PN.Bwi dapat “batal demi hukum”karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP. Saran yang diberikan dalam skripsi ini adalah 1). Seharusnya jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan tidak menggunakan dakwaan tunggal, namun menggunakan dakwaan alternatif, selain memang di dalam perkara tersebut ada dua tindak pidana yang dilakukan dan bisa diancam, serta mengurangi bebasnya terdakwa dari jeratan hukum pidana yang telah dilakukannya. 2). Keabsahan Putusan dalam perkara No. 478/Pid.b/2006/PN.Bwi yang “batal demi hukum” karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP, mengakibatkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan terdakwa JOKO KUMPUL tidak memiliki kekuatan hukum dan daya eksekusi.