KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No: 832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)

Abstract

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya pembatalan perkawinan. xiii Tujuan penulisan skripsi ini secara umum antara lain, untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai pembatalan perkawinan dan sebagai pembanding untuk karya ilmiah Fakultas Hukum angkatan berikutnya. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif , pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), untuk sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dan permasalahan dibahas menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalm memutus perkara Nomor: 832/Pdt.G/2004/PA.Kra., telah sesuai dengan duduk perkara, dengan pertimbangan dari para pihak, bukti-bukti, maupun keterangan saksi dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang terkait dalam perkara tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak ialah anak tetap sebagai anak kandung dan berhak pula menjadi ahli waris. Kedudukan isteri statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawina. Mengenai harta bersama diserahkan kepada bekas suami isteri atau didasarkan pada agamanya masing-masing. Terhadap pihak ketiga apabila terjadi perjanjian maka mereka harus tetap menyelesaikan. Saran-saran yang diberikan oleh penyusun ditujukan bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan, bagi para pihak yang berwenang dalam pencatatan perkawinan dan bagi para pasangan yang akan menikah supaya lebih mengetahui dengan pasti dan jelas jati diri pasangannya agar pembatalan perkawinan tidak terjadi. Agar lebih jelas dan tepat dalam mengeluarkan keputusan maka lebih baik Pengadilan Agama memanggil istri pertama sebagai saksi dalam persidangan, karena istri pertama tersebut merupakan salah satu saksi yang kuat.