PEMILIHAN KEPALA DAERAH SEBELUM DAN SETELAH JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara hukum, pada dewasa ini prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain dengan disertai prinsip hubungan pengawasan dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga negara. Dinamika-dinamika yang ada dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan pernah lepas dari suatu perubahan, baik itu mengenai kekuasaan negara maupun mengenai sistem ketatanegaraan. Indonesia dalam era reformasi dimunculkan gagasan untuk merubah konstitusi sebagai tuntutan terutama reformasi hukum. Hak menguji (toetsingrecht) atau di negara lain disebut “judicial review” merupakan salah satu fungsi dari Mahkamah Agung yang biasanya diatur dalam UUD/Konstitusi masing-masing negara hukum, tetapi terdapat juga yang tidak secara ekplisit terdapat dalam konstitusinya. Pengaturan hak menguji (toetsingrecht) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pemerhati Hukum. Munculnya lembaga baru yang diakibatkan oleh diamandemennya UUD 1945 mengakibatkan kewenangan lembaga yudicial juga berubah. Perubahan yang paling menonjol adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan kekuasaan menguji suatu bagian peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini tentunya juga menimbulkan kewenangan-kewenangan baru dalam kekuasaan kehakiman khususnya bagi Mahkamah Agung mengenai hak menguji (toetsingrecht).