TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA

Abstract

Panti Asuhan menampung anak asuh yang terdiri dari anak-anak fakir miskin, yatim, piatu, yatim piatu, dan anak-anak terlantar yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial, mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan sosial kepada anak-anak terlantar (yatim piatu, yatim, piatu, dan dhu'afa atau fakir miskin) sebagai pengganti orang tua atau disebut wali asuh dengan memberikan pelayanan dan bimbingan dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak asuh sehingga memperoleh kesempatan luas , tepat, dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya. Panti asuhan dapat menggantikan sementara fungsi keluarga dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi anak baik fisik, mental dan sosial, bila orang tua pertama-tama berkewajiban memberikan pembinaan pada anak sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Adapun permasalahan yang penulis angkat meliputi 2 (dua) hal adalah pertama, Apa kewajiban panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya. Kedua, Apa akibat hukum apabila panti asuhan melalaikan kewajiban terhadap anak asuhnya. Berdasarkan paparan di atas, dengan ini penulis tertarik untuk menuangkan permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul “ TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA ”. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus adalah untuk mengetahui kewajiban panti asuhan sebagai wali terhadap anak asuhnya dan akibat hukum apabila panti asuhan melalaikan kewajiban terhadap anak asuhnya. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan dalam menganalisis bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deduktif. Adapun kewajiban wali adalah : 1) Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pasal 368 KUH Perdata 2) Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 KUH Perdata). 3) Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasal 335 KUH Perdata). 4) Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (pasal 338 KUH Perdata). 5) Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga (minderjarigen) dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan (innatura) dengan izin Weeskamen. (pasal 389 KUH Perdata) 6) Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang negara. (pasal 392 KUH Perdata) 7) Kewajiban untuk menanam (belegen) sisa uang milik menderjarigen setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut. Wali yang lalai dalam menjalankan kewajibannya akan dicabut pengurusannya, apabila kewajiban memberitahukan kepada balai harta peninggalan tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos. Sesuai Pasal 368 KUH Perdata Sejalan dengan kesimpulan di atas untuk setiap pengurus yang ditunjuk menjadi wali hendaknya melaksanakan tugasnya dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya untuk dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami pertumbuhan, mendapatkan kesempatan dalam pengembangan mental, dan dapat melaksanakan peran sosialnya dengan baik dan benar.